Tentang UGM
IT Center
Perpustakaan
Penelitian
Webmail

Affirmative action: Menebar Cahaya Harapan Untuk Papua

Oleh Admin
02
Apr
2014
Oleh Ardian Bakhtiar Rivai

Mahasiswa MMPT UGM

Pendahuluan

Artikel ini merupakan ijtihad untuk menjelaskan kebijakan afirmasi (affirmative action) pendidikan tinggi oleh Kemdikbud RI sebagai mekanisme kebijakan dalam rangka membuka akses pendidikan tinggi untuk rakyat Papua. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas perenungan panjang yang saya lakuan, terkait bagaimana sesungguhnya solusi yang sudah ditempuh Kemdikbud RI sebagai otoritas tertinggi pendidikan di republik ini. Bukan perkara sederhana ketika saya, anda, dan kita semua untuk memutuskan terjun dalam batang keilmuan pendidikan tinggi. Selain karena kompleksitas masalah, aspek non-mainstream pendidikan tinggi juga menjadi sekelumit benang kusut yang harus kita urai secara bersama-sama.

Dalam artikel ini, saya hanya akan fokuskan pembahasan kebijakan affirmative action oleh Kemdikbud yang lahir pasca UU 12 Tahun 2012 sebagai solusi cerdas untuk membuka keran akses pendidikan tinggi rakyat Papua. Ada dua hal yang membuat saya tertarik kenapa saya mengangkat masalah ini. Pertama, dari perspektif historis. Terlepas dari pro kontra tentang perdebatan integrasi ke dalam bagian NKRI, saya mencoba mendudukkan cara pandang kita bahwa Papua yang sudah 44 tahun bergabung menjadi keluarga besar NKRI tampaknya saat ini tidak menikmati manisnya kemerdekaan RI seperti saudara-saudaranya di daerah lain. Kedua, saya tertarik untuk menyoroti bagaimana kualitas pendidikan tinggi di Papua yang dalam logika berfikir saya merupakan instrumen paling ampuh untuk memvaksinasi bagaimana kualitas sumber daya manusia Papua saat ini. Dua hal inilah yang menjadi landasan saya untuk kemudian menyebut kebijakan afirmasi pendidikan oleh Kemdikbud sebagai sebuah “Cahaya Harapan Untuk Papua”.

Pendidikan Tinggi Papua Memprihatinkan

Keprihatinan kualitas pendidikan tinggi Papua memang menjadi topik yang penting disuarakan untuk menuntaskan amanat konstitusi dalam proses mencerdaskan bangsa. Kompas (9 November 2013) menyampaikan bahwa kondisi pendidikan tinggi di Papua sudah tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pertama, dari sisi tenaga pendidik (dosen), 70% dosen di Papua dari total 3.547 dosen hanya bergelar S1. Sedangkan yang sudah bergelar S2 hanya 28% (979 dosen), dan yang sudah bergelar S3 hanya 1% (47 dosen). Kedua, dari sisi akreditasi. Sebanyak 58,27% (74 program studi) di Provinsi Papua belum terakreditasi oleh BAN-PT &7 program studi sudah kadaluwarsa masa akreditasinya.

Keprihatinan tersebut sekaligus mempertegas bahwa faktanya kondisi pendidikan tinggi Papua memang belum semanis di daerah lain di Indonesia. Tentu yang dibutuhkan rakyat Papua saat ini bukan lagi hanya pada level keprihatinan, tetapi lebih jauh daripada itu. Papua sedang membutuhkan aksi nyata, untuk menjawab bagaimana keran akses pendidikan tinggi untuk mutiara-mutiara yang terpendam jauh di pelosok Bumi Cendrawasih agar dididik dan diberikan kesempatan yang sama dengan saudara-saudaranya sesama bangsa Indonesia.

Kebijakan Afirmasi: Jawaban atas Sebuah Keprihatinan Mendalam

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melansir kebijakan yang cukup membuat saya terharu sekaligus bahagia. Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi ini lahir sebagai tindak lanjut dari amanat UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan yang dikhususkan untuk para calon mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal). Kebijakan ini merupakan sebuah proses untuk membuka keran pendidikan yang berkeadilan yang sudah lama diabstraksikan oleh para founding father republik ini.

Dalam konteks kebebasan akademis, satu hal penting yang jangan dilupakan dalam manajemen pendidikan tinggi di Indonesia adalah bagaimana pendidikan tinggi ini mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Menarik kemudian, memahami daerah-daerah 3T sebagai daerah yang perlu diberikan terapi diskriminasi positif (affirmative action) guna membuka akses para calon pemimpim masa depan seperti yang dicita-citakan oleh pendiri Republik ini di era kemerdekaanIndonesia. Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi yang dilansir Dikti Kemdikbud adalah logika menjangkau para calon mahasiswa dari Provinsi Papua. Realisasi ini saya rasa sangat logis, karena meski Otonomi Khusus Papua telah berjalan lama, belum juga ada tanda-tanda ke arah kemajuan yang signifikan. Arguman saya ini berdasarkan data BPS tahun 2010 (dalam Sulaksono, 2012) bawa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua masih berada pada urutan terendah di Indonesia, yaitu sebesar 64,94.

Meminjam konsep Jones (dalam Parsons, 2001) tentang analisis masalah, dijelaskan bahwa genesis kebijakan berkaitan dengan bagaimana menemukan masalah yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan tersebut. Tulisan saya ini berusaha untuk mengambil posisi sebagai agen intermediari antara pemerintah dengan Papua sebagai masyarakat yang harus diberikan perlakuan Affirmative action dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kerangka rumusan masalah dalam tulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

 

 

Menurut saya, yang menjadi masalah dalam rendahnya kualitas manusia di Papua adalah karena belum tercapainya akses yang layakuntuk Papua dari sektor pendidikan tinggi. Atas dasar rumusan masalah ini, tulisan ini sedang menjelaskan bagaimana negara hadir dalam disparitas antara isu dan kemampuan negara untuk memberikan pendidikan tinggi yang layak bagi manusia Papua secara berkeadilan. Agar fokus tulisan ini jelas, tulisan ini hanya menjelaskan khusus bagaimana kebijakan afirmasi pendidikan tinggi Kemdikbud hadir sebagai solusi atas problematika akses yang muncul pasca integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Teori: Affirmative Action

Crosby; 1994 (dalam Libertella, Sora, & Natale, 2007) menjelaskan bahwa affirmative action adalah sebuah tindakan diskriminasi positif dan konstruktif karena sifatnya yang langsung kepada sasaran. Affirmative action menjadi solusi untuk menghapuskan lingkungan yang menghambat sekelompok ras dan gender untuk mengembangkan skill dan kompetensinya dalam kompetisi dengan kelompok mayoritas. Pada konteks pendidikan tinggi, saya menafsirkan ini sebagai cara untuk menyetarakan dan memberi ruang kepada kelompok minoritas di Papua agar mampu meningkatkan skill dan kompetensinya dalam lingkungan hegemonik kelompok mayoritas di daerah lain di Indonesia.

Kebijakan Affirmative action dirancang untuk menyetarakan peluang antara anggota kelompok yang secara historis memiliki posisi berbeda dalam masyarakat (Crosby; 1994 dalam Libertella, Sora, & Natale, 2007). Oleh karenanya, affirmative action merupakan tindakan yang secara filosofis sangat concern dengan kelompok-kelompok dalam sejarahnya tidak diperlakukan setara. Kelompok-kelompok gender, ras, agama, dan kelompok lemah lainya menjadi pusat perhatian dari konsep affirmative action ini. Pada akhirnya, affirmative action akan mengelemininasi orang-orang yang terlahir beruntung yang dalam kehidupan masyarakat seolah-olah menempati level yang lebih tinggi dari kelompok lainya. Itu artinya, affirmative action akan mencapai tujuanya apabila tidak ada lagi justifikasi lemah dan kuat, karena di dunia semua manusia memiliki kesamaan level di hadapan tuhan (Libertella, Sora, & Natale, 2007).

Akses Pendidikan Tinggi: Menebar Cahaya Harapan Untuk Papua

Yang paling penting dari bagaimana affirmative action bekerja adalah bagaimana mahasiswa pelaksana program mendapat akses langsung dengan program yang dicanangkan. Keterbukaan akses akan membantu calon mahasiswa dari daerah sasaran program menjadi terdorong untuk berkembang sesuai dengan ritme pendidikan tinggi yang dilaksanakanya. Masalah tidak meratanya kualitas pendidikan sebenarnya merupakan akibat dari akses yang tidak merata pula. Sehingga, menjadi penting ketika bermaksud memeratakan pendidikan maka akses yang harus dibuka terlebih dahulu. Kerangka berfikir yang sedang saya bangun dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.


Keterbukaan akses pendidikan tinggi untuk mahasiswa daerah terluar, terdepan, dan tertinggal memberikan pengaruh terhadap kualitas institusi. Dimana, kaum minoritas dan mayoritas memberikan komleksitas dan kombinasi penerapan kebijakan (Long, 2007). Sudut pandang yang digunakan adalah bukan bagaimana institusi tersebut mampu dan sukses mendidik mahasiswa yang sudah pintar dari supply inputnya. Tapi bagaimana institusi pendidikan tersebut mampu mendidik mahasiswa dari kualitas input yang memprihatinkan menghasilkan output manusia yang berkualitas. Sehingga, peran institusi pendidikan tinggi, mengubah kualitas input yang kurang baik menjadi output manusia yang berkualitas.

Holzer & Neumark; 2000 (dalam Long, 2007) menjelaskan bahwa dengan membuka akses pendidikan tinggi untuk mereka yang berasal dari kualitas pendidikan belum memadai, maka secara langsung, institusi pendidikan tinggi sedang membangun dan mengembangkan negara. Karena institusi dalam pandangan ini menjadi representasi dari kualitas manusia di negara tersebut. Diskursus ini sekaligus meyakinkan kita bahwa pendidikan tinggi menjadi alat untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan prinsip-prinsip equality humanitarian.

Pada prinsipnya universitas dimaknai sebagai organisasi yang memiliki kepentingan institusi untuk mencukupi pembagian dari kelas minoritas. Universitas adalah institusi yang universal, ruang dimana bertemunya semua golongan, kelas, dan ras dalam sebuah wadah untuk mendidik dan membangun sebuah peradaban (Long, 2007). Universitas harus dimaknai sebagai ruang untuk membangun peradaban, bukan ruang untuk menampilkan kemapanan suatu kelas. Itu artinya, keterbukaan akses pendidikan tinggi untuk kaum minoritas menjadi prinsip utama yang harus dipegang dan dikembangkan dalam konteks manajemen pendidikan tinggi di Indonesia dengan visi Bhinneka Tunggal Ika.

Lebih lanjut Long (2007) menjelaskan bahwa unveritas semestinya memberikan pelayanan kepada misi publik untuk menekan diskriminasi minoritas dan ketidak adilan dengan membuka akses kepada pendidikan tinggi dan membantu mahasiswa minoritas untuk menemukan kapabilitas pribadi masing-masing. Meminjam gagasan Long (2007) tentang keterbukaan akses pendidikan tinggi, ada lima gagasan yang ditawarkan untuk menjawab masalah tersebut. Pertama, meningkatkan kesempatan calon mahasiswa berlatar belakang kaum minoritas yang berkualifikasi untuk sistem admisi. Misalnya dengan mengubah kriteria atau membentuk group adimisi.

Kedua, meningkatan application rates dari calon mahasiswa daerah 3T yang berkualifikasi untuk sistem admisi di universitas. Misalnya, dengan melakukan pemetaan target operasi affirmative action yang ingin disasar. Pemetaan target ini menjadi penting, karena akan membantu team admisi universitas memberikan peringkat dan proporsi dari latar belakang calon mahasiswa baik aspek kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, aspek representasi dan equity menjadi sangat dominan untuk melaksanakan konsep yang kedua ini.

Ketiga, menyetujui langsung lamaran masuk dari calon mahasiswa daerah 3T yang memang sudah dari awal berniat untuk mengembangkan dirinya dalam institusi pendidikan tinggi. Yang menarik dari poin tiga ini adalah bukan bagaimana kualifikasi yang menjadi ukuran, tetapi effort atau niat dari calon mahasiswa tersebut. Karena, dalam konsep affirmative action, niat untuk mengembangkan diri dan meningatkan kualitas dari calon subjek affirmasi menjadi indikator yang sangat efektif dalam sebuah manajemen pendidikan tinggi.

Keempat, meningkatkan hasil penerimaan calon mahasiswa dari daerah 3T yang diterima di sebuah universitas. Bentuk afirmasi dalam poin keempat ini, adalah dengan memberikan bantuan subsidi dana. Dana yang dapat membuka dan membangun akses baru bagi calon mahasiswa untuk menikmati pendidikan tinggi yang layak. Kelima, menyediakan support system, mempertahankan dan meluluskan mahasiswa 3T. Support system sangatlah penting, masalah afirmasi tidak berhenti sampai dimana mekanisme admisinya tetapi lebih daripada itu, bagaimana menghasilkan output dari kebijakan afirmasi ini. Hasil lulusan program afirmasi diharapkan mampu menjadi agen untuk membangun dan mengembangkan peradaban di tempat mereka berasal. Sehingga, kelak pemerataan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai.

PENUTUP

Pada akhirnya, tulisan ini berkesimpulan bahwa memahami manajemen pendidikan tinggi tidak bisa terlepas dari hegemoni kekuasaan pemerintah. Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan tinggi hanya dinikmati oleh mereka para golongan yang mampu. Karena, Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk dari ratusan bahkan ribuan elemen yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Pendidikan tinggi sebagai klimaks perubahan peradaban sudah semestinya memberikan dorongan untuk mereka para kelompok minoritas juga masuk ke dalam lingkaran negara kesatuan Republik Indonesia layaknya para kelompok mayoritas yang sudah lebih dahulu menikmati indahnya & manisnya 68 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Gunawan, Hendra. 2013. Misi Perguruan Tinggi. Kompas, 26 Oktober 2013.

Kompas. Pendidikan Tinggi Papua Tertinggal. Edisi 9 November 2013.

Libertella, Anthony F. Sora, Sebastian A. & Natale, Samuel M. 2007. Affirmative action Policy and Changing Views. Journal of Business Ethics, Vol. 74 No. 1. Aug 2007. Pp 65-71. Published by: Springer. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25075444. Accessed: 08/11/2013 01:14.

Long, Mark C. 2007. Affirmative action and Its Alternatives in Public Universities: What Do We Know?. Source: Public Administration Review, Vol. 67, No. 2 (Mar. - Apr., 2007), pp. 315-330. Published by: Wileyon behalf of the American Society for Public Administration. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4624567. Accessed: 08/11/2013 01:11

Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dengan judul asli Public Policy: an introduction to the TTheoru and Practice of Policy Analysis. Diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Scott, Peter. 2009. Reflection on the Reform of Higher Education in Central and Estern Europe. Dalam The Routledge Handbook of Higher Education. Editor: Malcolm Tight, Ka Ho Mok, Jeroen Huisman, dan Christopher C. Morphew. Routledge. New York.

Sulaksono, Gery. 2012. Pendidikan Tinggi Untuk Papua. Diakses dari http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/17/205671/Pendidikan-Tinggi-untuk-Papua. pada tanggal 7 November 2013.

.

Download File PDF